Bawaslu Purwakarta Siap Implementasikan Skema Baru Pendidikan Pengawas Partisipatif 2026
|
PURWAKARTA – Bawaslu Kabupaten Purwakarta menyatakan kesiapannya untuk segera mengeksekusi program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) tahun 2026 di tingkat lokal. Kesiapan ini ditegaskan usai jajaran Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2HM) Bawaslu Purwakarta mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Training of Trainer (ToT) yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Barat via Zoom Meeting, Selasa (12/05/2026).
Rakor tersebut bertujuan menyelaraskan persepsi seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat mengenai skema P2P 2026 yang dirancang jauh lebih progresif, edukatif, dan adaptif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Bukan Sekadar Seremonial
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Hj. Nuryamah, memberikan arahan tegas bahwa P2P tahun ini merupakan hasil evaluasi mendalam untuk memastikan lahirnya kader yang berintegritas tinggi.
“P2P bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi proses pendidikan demokrasi untuk melahirkan kader pengawas partisipatif yang mampu menjadi agen pengawasan dan penyebar nilai-nilai demokrasi di lingkungannya,” tegas Nuryamah saat membuka acara.
Penerapan Kurikulum Terstandarisasi
Dalam rapat yang dipandu Trio Hamdani tersebut, Bawaslu Purwakarta menerima pemaparan rincian teknis dari Ayung Miranti terkait jadwal pelaksanaan dan kurikulum pelatihan. Modul materi yang diberikan akan diterapkan secara seragam di seluruh Jawa Barat untuk menjamin kualitas kader yang merata.
Materi yang telah disusun tidak hanya membekali calon pengawas dengan pemahaman regulasi, tetapi juga memberikan kemampuan praktis untuk melakukan pengawasan langsung di tengah masyarakat Purwakarta.
Komitmen Lokal Bawaslu Purwakarta
Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Purwakarta dalam rakor ini menjadi titik awal implementasi program di wilayah Purwakarta. Dengan adanya pedoman teknis dan modul yang jelas, Bawaslu Purwakarta berkomitmen mencetak kader-kader pengawas yang mampu menjaga kualitas demokrasi pada level akar rumput.
"Bawaslu Purwakarta siap mencetak kader pengawas yang edukatif, adaptif, dan efektif. Dengan skema P2P 2026 yang lebih progresif, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi aktor utama dalam menjaga integritas demokrasi di Kabupaten Purwakarta." ungkap Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2HM) Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Wahyudin, S.H.,
Diharapkan, dengan skema baru yang lebih progresif ini, masyarakat Purwakarta dapat semakin proaktif dan memiliki keberanian praktis dalam mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas di wilayahnya masing-masing.
